15 Wilayah di Karangasem Masih Blank Spot, Warga Kesulitan Akses Sinyal

SERBIBALI.COM, KARANGASEM – Sebanyak 15 wilayah di Kabupaten Karangasem, Bali, hingga kini masih mengalami kondisi blank spot atau belum terjangkau jaringan telekomunikasi. Akibatnya, masyarakat di wilayah tersebut masih kesulitan melakukan komunikasi melalui telepon seluler maupun mengakses layanan internet.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem Ida Nyoman Astawa mengatakan dari delapan kecamatan yang ada, hanya Kecamatan Bebandem yang seluruh wilayahnya telah terjangkau jaringan telekomunikasi.

Sementara itu, tujuh kecamatan lainnya masih memiliki sejumlah titik yang belum mendapatkan akses sinyal.

“Beberapa wilayah di Karangasem masih mengalami blank spot karena faktor geografis, di mana wilayah tersebut dikelilingi oleh perbukitan sehingga sinyal susah masuk ke wilayah tersebut,” kata Astawa, Kamis (9/4/2026).

Ia merinci wilayah blank spot tersebut tersebar di Kecamatan Karangasem satu wilayah, Rendang tiga wilayah, Abang tiga wilayah, Manggis tiga wilayah, Kubu tiga wilayah, Selat tiga wilayah, serta Sidemen tiga wilayah.

Menurut Astawa, kondisi geografis yang didominasi kawasan perbukitan menjadi kendala utama masuknya jaringan telekomunikasi ke beberapa wilayah tersebut.

Untuk mengatasi persoalan ini, Diskominfo Karangasem telah melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan penyedia layanan telekomunikasi agar dapat membangun jaringan di daerah yang masih blank spot.

Namun hingga kini rencana pembangunan tersebut belum terealisasi karena sejumlah operator menilai wilayah tersebut kurang menjanjikan secara bisnis.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah mengajukan usulan kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar wilayah blank spot di Karangasem dapat masuk dalam program pembangunan jaringan telekomunikasi.

Pengajuan tersebut dilakukan melalui portal SIGNAL, dengan harapan wilayah tersebut dapat masuk dalam program pembangunan jaringan atau kampung internet.

Astawa menjelaskan bahwa setiap wilayah yang diusulkan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sehingga saat ini pihaknya masih melengkapi data pendukung yang dibutuhkan.

“Selain melakukan usulan ke pusat, untuk solusi sementara kami juga telah menyediakan layanan internet gratis di desa-desa dengan sumber pendanaan dari APBD,” ujarnya. */red