PPKM Darurat di Seluruh Bali: Wajib Sertakan Sertifikat Vaksin saat Bepergian

Denpasar, Serbibali.com – Pemerintah Pusat resmi menetapkan status PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Terhadap hal itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, langsung  mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

SE yang diterbitkan Jumat (2/7/2021) itu didasari oleh Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Tidak seperti keterangan sehari sebelumnya, di mana hanya tujuh dari sembilan kabupaten/kota yang masuk status PPKM Darurat, SE ini menegaskan jika PPKM Darurat dilaksanakan di seluruh wilayah Bali, tanpa kecuali.

Menurut SE, ada 14 hal yang diatur dalam PPKM Darurat di Bali sepanjang 3-20 Juli 2021. Hal itu sesuai dengan kriteria level 3 dalam mengatur kegiatan. “Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online. Kedua, pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH),” katanya kepada awak media, Jumat (2/7/2021) sore.

Selanjutnya, SE tersebut juga merinci lima pelaksanaan kegiatan pada sektor kegiayan. Pertama sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat. Sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100 perzen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat. “Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WITA dengan kapasitas pengunjung 50 persen, dan untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 jam. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in),” terang Koster.

Poin lainnya, SE tersebut juga mengatur kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan. Kemudian, pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Aktivitas keagamaan di tempat ibadah (masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dilaksanakan dengan melibatkan jumlah orang yang sangat terbatas dan atas seizin Satgas Covid-19 kabupaten/kota,” katanya.

Selanjutnya, fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) akan ditutup sementara. Demikian juga dengan megiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) akan ditutup sementara.

Pada poin j, transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sementara, resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup, dan untuk dibawa pulang.

“Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin suntik 1), surat keterangan hasil negatif uji Swab berbasis PCR paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan,” katanya.

Sedangkan, untuk transportasi darat dan laut, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin suntik 1), surat keterangan hasil negatif uji Swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan. “Sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,” katanya.

Surat keterangan Swab berbasis PCR atau hasil negatif uji Rapid Test Antigen juga diatur wajib berkode/QRCode guna menunjukan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji. Terakhir, masyarakat tetap diwajibkan memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah, serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

Dengan diberlakukannya SE Gubernur Bali No. 9 Tahun 2021, maka SE Gubernur Bali Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali dinyatakan tidak berlaku. sb/bn

Leave a Reply

Your email address will not be published.