Kanwil Kemenkum HAM Bali Gelar Puncak Peringatan HDKD ke-76 Tahun 2021

DENPASAR,SERBIBALI.COM-Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kemenkum HAM Bali, Jamaruli Manihuruk didampingi Kadivpas (Kepala Divisi Pemasyarakatan) Kanwil Kemenkum HAM Bali, DR.Suprapto, Bc.IP.,SH.,MH., Kepala Divisi Keimigrasian, Amrizal dan Humas, I Putu Surya Darma beserta jajarannya melaksanakan upacara peringatan dan syukuran “Hari Kementerian Hukum dan HAM RI”.

Puncak peringatan upacara yang disebut HDKD 2021 atau Hari Dharma Karya Dhika tahun 2021dilaksanakan secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Prof Yasonna H. Laoly, Ph.D., pada Sabtu (30/10/2021).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pegawai di Unit Utama Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kakanwil Jamaruli Manihuruk memaparkan, puncak upacara HDKD 2021, yang jatuh pada tanggal 30 Oktober merupakan peringatan yang ke-76.

Disebutkan, Banyak hal yang telah dilakukan, dalam rangka memperingati HDKD (Hari Dharma Karya Dhika) 2021.

Diakuinya, beberapa hari yang lalu, pihaknya sudah melakukan kegiatan bakti sosial, donor darah dan juga pembagian “New Normal Kit” yang dibagikan kepada mereka yang memang pernah menjadi korban Covid-19.

“Isi New Normal Kit, didalamnya kebanyakan masalah penanganan Covid-19, seperti masker, hand sanitizer dan peralatan lainnya yang berkaitan dengan masalah Covid-19,” kata Kakanwil Jamaruli Manihuruk.

Maka dari itu, pihaknya melakukan upacara peringatan Hari Dharma Karya Dhika tersebut, untuk lebih meningkatkan darma baktinya kepada masyarakat.

“Contohnya, seperti yang telah kami lakukan sebelumnya. Tujuannya, bukan hanya sekedar saat itu saja sebenarnya, akan tetapi, kedepannya, agar bekerja lebih baik lagi dibandingkan yang selama ini telah dilakukan,” jelas Kakanwil Jamaruli Manihuruk.

Pada momentum berbahagia ini, pihaknya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali kepada sejarah awal terbentuknya, pada saat 19 Agustus 1945.

“Itu khan sebenarnya, disana sudah terbentuk Departemen Kehakiman, pada saat itu. Nah itu, kami ambil kembali menjadi hari bersejarah sebagai lahirnya Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang. Itu diputuskan pada tanggal 26 Oktober yang lalu. Jadi, kedepannya, kami akan merayakan HDKD itu, pada tanggal 19 Agustus. Jadi, berdekatan dengan HUT RI 17 Agustus yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,” terang Jamaruli Manihuruk.

Lebih lanjut, Kakanwil Manihuruk menegaskan, bahwa Hari Kementerian Hukum dan HAM kembali kepada sejarahnya, karena, diketahui, dokumen-dokumen yang ada, sebenarnya mendukung Hari Kementerian Hukum dan HAM itu, kembali pada terbentuknya tanggal 19 Agustus, yang pada saat itu, disebut Departemen Kehakiman.

“Jadi, masalah pertanahan juga masuk disana. Ya, memang akhirnya dibagi-bagi, seperti Mahkamah Agung. Dulu khan Pengadilan bergabung dengan Departemen Kehakiman, tetapi, itu telah berpisah, sehingga sekarang tinggal Kementerian Hukum dan HAM,” imbuhnya.

Soal penetapan perayaan HDKD ini, pihaknya menyebutkan, untuk tanggal 30 Oktober merupakan perayaan peringatan yang terakhir. Untuk selanjutnya, pada tahun 2022, HDKD dilaksanakan, pada setiap tanggal 19 Agustus.

“Bukan HDKD-nya yang terakhir, tetapi, tanggalnya. Ulang tahun yang terakhir ini, tanggal 30 Oktober ini. Namun, tahun depan, yaitu tahun 2022, kita menjadi tanggal 19 Agustus dan tetap HDKD namanya,” pungkas Kakanwil Jamaruli Manihuruk.

Dalam sambutannya secara virtual, Menteri Hukum dan HAM, Prof Yasonna H. Laoly, Ph.D., menyampaikan, bahwa Hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tanggal 19 Agustus. Lanjutnya, Hari lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disebut Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) dan diperingati, pada tanggal 19 Agustus setiap tahunnya.

Dijelaskan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.01.06 tahun 1985 tentang Penetapan tanggal 30 Oktober sebagai Hari Kehakiman Republik Indonesia dicabut dan tidak berlaku. Disebutkan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Penetapan Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai berlaku pada tanggal 1 November 2021.ace