Diah Werdhi Lantik Kaukus Perempuan Parlemen Sembilan Kabupaten Kota se-Bali

Satukan Suara Perempuan Bali Bersama-sama Membangun Bali

DENPASAR,SERBIBALI.COM-KPP (Kaukus Perempuan Parlemen) merupakan wadah yang harus diperkenalkan pada masyarakat Bali, untuk mempersatukan suara perempuan Bali yang saling mendukung dan banyak isu perempuan yang harus diperjuangkan. Melalui wadah Kaukus Perempuan Parlemen, dibangun suatu kekuatan yang bersama-sama membangun Bali, dalam upaya memajukan perempuan. Demikian diungkapkan Ketua KPP (Kaukus Perempuan Parlemen) Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE., MM., saat melantik Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen sembilan Kabupaten/ Kota se-Bali, periode 2020-2024.

Hadir langsung, Ketua Presidium KPP RI, Diah Pitaloka, Staf Khusus Menteri Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Agung Putri Astrid dan Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa mewakili Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama.

Acara berlangsung hybrid melalui aplikasi Zoom, bertempat di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, pada Minggu (12/9/2021).

Ketua KPP (Kaukus Perempuan Parlemen) Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, SE, MM., mengungkapkan, KPP (Kaukus Perempuan Parlemen) beranggotakan seluruh Perempuan Parlemen di Kabupaten/Kota se-Bali, yang diharapkan segera melakukan konsolidasi kedalam, dengan cara berbaur bersama-sama, tanpa melihat lagi warna baju partainya, posisi kepengurusannya dan berbagai kepentingan kelompok lainnya. Untuk itu, seluruh Perempuan Parlemen se-Bali melebur dalam satu wadah, satu bendera yang bernama KPP (Kaukus Perempuan Parlemen).

“Tidak ada lagi dugaan atau anggapan, bahwa sukses kiprah KPP (Kaukus Perempuan Parlemen) hanya akan menguntungkan pengurusnya dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Cerita sukses Kaukus Perempuan Parlemen adalah cerita sukses bersama, perempuan-perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan para pengambil keputusan, yang kebetulan saat ini tengah berada di Parlemen, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/ Kota,” papar Diah Werdhi.

“Kita buktikan, bahwa perempuan yang berasal dari berbagai partai politik, mau dan mampu bekerjasama, bersinergi dan berkoordinasi untuk kepentingan bersama yang lebih besar, yakni mensejahterakan seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Niat dan janji suci itu, lanjut Diah Werdhi, saatnya sekarang dijabarkan kedalam sebuah Rencana Kerja, yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan berjangka waktu.
Dalam Jangka Panjang program dan kegiatan yang menyangkut artikulasi dan implementasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan dalam parlemen, perlindungan anak dalam berbagai sektor adalah isu-isu yang tidak pernah basi, karena ternyata, memang banyak yang belum terealisasi dan oleh sebab itu harus selalu diperjuangkan.

Lebih lanjut, dijelaskan, dalam Jangka Menengah, pembelaan, advokasi, maupun keberpihakan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, kesetaraan gender yang tidak bias gender, penyusunan anggaran yang sensitif gender, stop Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perlindungan terhadap Hak Anak, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan, termasuk Anak yang Berhadapan Dengan masalah Hukum (ABDH) dan Human Trafficking harus selalu dikawal dengan baik.

Sementara, dalam Jangka Pendek, disebutkan, melalui KPP dapat mengkoordinasikan empati kita, untuk selalu berbagi (share) dan peduli (care), atas semua hal yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, baik pada sektor non-esensial, esensial maupun kritikal.

“Tidak usah muluk-muluk dan besar-besar, cukup yang bisa, nyata dan ada, sehingga bisa direalisasikan dengan baik. Disesuaikan dengan Kekuatan dan Potensi kita (strength), memperhatikan Kelemahan kita (weaknesses), mengoptimalkan peluang-peluang yang tercipta (opportunities), dan mengatasi Tantangan (threathening) yang ada. Kesemuanya itu, tentu saja mesti disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi kita di Parlemen yakni keterlibatan aktif dalam penyediaan dasar hukum (legislating), penyusunan anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling),” jelasnya.

Melalui KPP, Diah Werdhi mengajak, semua Perempuan Parlemen se-Bali dapat bekerja bersama-sama dalam Team Work dan Networking yang makin baik. “Semua Perempuan Parlemen se-Bali bekerjasama, dalam solidaritas dan soliditas yang juga semakin baik dan utuh,” harapnya.

Kepada para pengurus lama, Diah Werdhi mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya atas kiprah dan peranannya selama ini dan mohon doa serta dukungan yang tidak henti-hentinya demi kesuksesan wadah bersama, yang disebut “Kaukus Perempuan Parlemen”.

“Melalui wadah KPP (Kaukus Perempuan Parlemen), kita buktikan bahwa perempuan yang terjun dalam bidang politik pun, mampu untuk mengorganisir diri dengan baik. Mampu merumuskan ide, gagasan dan inisiatifnya secara bersama-sama dengan baik. Mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan gagasan tersebut, dalam pelaksanaannya dengan baik, termasuk mampu memonitor dan mengevaluasi, jika dalam mewujudnyatakan gagasan-gagasan tersebut, terasa belum optimal. Arah dan tujuan dari semua sinergitas tersebut, bukanlah pada pamrih ataupun nama harum, tetapi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, karena akumulasi kekuatan dan potensi kita bersama-sama dan saatnyalah sekarang, di masa pandemi ini, disaat kita harus hadir untuk saling jaga, saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya, kita tunjukkan kesatuan gerak langkah kita, dalam bekerja secara bersama-sama, secara lebih terencana, terukur dan berkesinambungan,” tegasnya.

Sementara, Ketua Presidium KPP RI, Diah Pitaloka memberi apresiasi atas keberhasilan KPP Bali melakukan konsolidasi pengurus KPP sembilan Kabupaten /Kota se-Bali.

“Hari ini, dilantik pengurus KPP sembilan Kabupaten/Kota se-Bali. Semoga suara perempuan Bali memiliki arti dan kontribusi bagi kemajuan Bali,” ungkap Diah Pitaloka.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat Bali kepada perempuan sangat signifikan. Bahkan, kursi perempuan di parlemen menjadi berarti, untuk menyuarakan kepentingan perempuan, anak dan kaum rentan. Pihaknya mendorong lebih banyak perempuan berani terjun ke dunia politik. Namun, diakuinya, kaum perempuan terkadang masuk ke dunia politik, awalnya agak bingung, ragu dan tidak semua menemukan greget. Karenanya, melalui KPP, perempuan bahu membahu, saling belajar untuk berkiprah didalam politik praktis.

Ketua Presidium KPP RI, Diah Pitaloka menyatakan, KPP merupakan ruang konsolidasi kekuatan politik, agar lebih terorganisir. Kekuatan politik perempuan, tidak hanya secara sejarah mengakar, tetapi, kekuatan politiknya mengajak.

Lebih lanjut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menjelaskan, dari Musrenbang desa sudah melibatkan perempuan. Banyak kepala desa hingg anggota DPRD perempuan. Perempuan Bali punya posisi kepemimpinan yang nyata dirasakan dalam wujud keterpilihan.

“Rekan politik adalah guru terbaik untuk belajar. Perempuan hadir dari ruang kecil sampai punya peran strategis dalam politik nasional. Tidak bisa dianggap sebagai pelengkap lagi,” jelas Diah Pitaloka.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Suyasa mewakili Ketua DPRD Bali, Nyoman Adi Wiryatama mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus KKP (Kaukus Perempuan Parlemen) sembilan Kabupaten/Kota se-Bali.

Nyoman Suyasa juga mengingatkan, agar KPP yang baru dilantik, nantinya efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. “KPP ini sangat strategis, yang pada prinsipnya, KPP membahas gender,” ucapnya.

Pada saat masa pandemi Covid-19, Nyoman Suyasa berharap, agar KPP sembilan Kabupaten/Kota se-Bali ini, dapat meningkatkan peran strategi, dalam membantu penanganan pandemi Covid-19.ace